Pro serta kontra lalu nampak. Beragam komentar di sampaikan netizen. (Baca : Kerudung Halal Buat Geger Media Sosial)
Menyikapi hal itu, Direktur Instansi Pengkajian Pangan, Obat-obatan, serta Kosmetika (LPPOM) MUI, Lukmanul Hakim, menyampaikan, MUI memanglah memberi sertifikasi untuk kain.
Lukmanul menyinggung perintah dalam Undang-Undang Jaminan Product Halal kalau sertifikasi tidak cuma diberikan untuk product pangan atau obat-obatan, namun juga barang gunaan.
" Dalam rencana Undang-Undang Jaminan Product Halal kan barang gunaan mesti disertifikasi, " tutur Lukmanul waktu dihubungi, Kami (4/2/2016).
Walau ada keharusan sertifikasi menurut undang-undang, kata dia, jadi telah terdapat banyak perusahaan yang berinisiatif ajukan sertifikasi pada MUI. (Baca : MUI : Logo Halal Cuma Bisa Tercantum oleh Product yang Telah Disertifikasi)
Tetapi, ketetapan ini belum bisa disebutkan harus lantaran belum ditata lewat ketentuan pemerintah. Karenanya, mengajukan sertifikasi masihlah berbentuk suka-rela.
" Jadi, bukanlah MUI mewajibkan. Belum ada kata MUI mewajibkan lantaran belum ada PP-nya itu, " ucap Lukmanul.
Ia menyampaikan, MUI belum pernah keluarkan sertifikat untuk product pakaian, termasuk juga kerudung. Tetapi, sertifikasi kain telah pernah dikerjakan.
Ia menerangkan, bahan pembuat kain itu yang melatarbelakangi halal atau tidaknya sehelai kain. (Baca : Iklan Hijab Halal Bikin Gusar, MUI Disuruh Lebih Urus Akhlak Umat)
" Kain itu kan banyak poliester. Senyawanya polimer, poliester. Ada yang memanglah dari polimer memiliki bahan hewani, ada yang nabati, " paparnya.
Ia mencontohkan kain sutera yang terbuat dari hewan sutera, yang disebut polimer dari hewan. Dalam sistem pembuatan kain, lanjut dia, sehelai kain jadi kuat, elastis, atau panjang tentu lewat satu sistem serta memakai kombinasi bahan yang lain.
" Itu yang perlu kami kaji. Pewarnaan umpamanya, " tutur Lukmanul.
0 coment�rios:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.