Pengadilan Bahrain memerintahkan pembubaran kelompok oposisi National Democratic Action Society, dikenal juga sebagai Waad.
Harian berbahasa Arab al-Wasat mengatakan bahwa pengadilan tinggi administrasi memutuskan untuk “membubarkan Waad” dan “menyita aset-asetnya demi kepentingan kas negara”.
Keputusan itu datang setelah sebuah petisi diajukan pada Maret oleh Kementrian Kehakiman Bahrain yang menuduh Waad mendukung terorisme.
Kelompok HAM menyebut keputusan tersebut, yang tidak dapat diajukan banding, “sebuah pelarangan de facto terhadap semua oposisi”.
“Menutup partai oposisi terakhir merupakan sebuah deklarasi dari pelarangan de facto pada semua oposisi,” kata Sayed Alwadaei, direktur advokasi untuk Institut Hak Asasi dan Demokrasi Bahrain.
“Pemerintah Bahrain sedang bertindak untuk membungkam semua suara damai, membuka kemungkinan oposisi bawah tanah dan kekerasan.
“Ini dapat terjadi karena Bahrain merasakan zero geopolitik dan tekanan internasional dari ‘juara demokrasi’ di Barat,” dia menambahkan.
Pada 6 Maret, kementrian kehakiman Bahrain memutuskan untuk membubarkan sebuah kelompok besar oposisi yang dituduh mendukung terorisme, kantor berita negara BNA melaporkan, dengan mengajukan gugatan yang menurut kelompok tersebut merupakan sebuah upaya pemerintah untuk membungkam perbedaan pendapat.
Kementrian kehakiman menuduh Waad melakukan “pelanggaran serius yang menarget prinsip taat hukum, mendukung terorisme dan mendukung kekerasan”.
Radhi al-Mooswai, pemimpin kelompok tersebut, merasa terkejut, dia mengatakan Waad telah melakukan pekerjaan politik yang damai dan menolak kekerasan.
“Ini merupakan langkah lain untuk merusak upaya politik oposisi di Bahrain,” dia mengatakan Reuters.
Lynn Maalouf, direktur penelitian di Amnesty Internasional cabang Beirut, mengatakan langkah itu membawa Bahrain ke “penindasan total HAM”.
“Penangguhan Waad merupakan serangan mencolok pada kebebasan berekspresi dan berasosiasi, dan lebih jauh membuktikan bahwa otoritas tidak berniat menepati janji akan kemajuan Hak Asasi Manusia,” dia mengatakan.
Kerajaan yang bersekutu dengan Barat itu telah berada di titik balik politik sejak demonstrasi Arab Spring pada 2011 yang di mana pemerintah mayoritas Syiahnya dilengserkan oleh pemerintah Sunni dengan bantuan negara-negara Arab Teluk.
Langkah keras kerajaan itu memasuki babak baru pada tahun lalu ketika otoritas melarang kelompok oposisi Syiah, al-Wefaq, dan mencabut kewarganegaraan ulama tinggi Syiah.
Al-Wefaq memenangkan 18 dari 40 kursi di Pemilu pada 2010 tetapi dikeluarkan dari parlemen setahun kemudian selama Arab Spring. Baik al-Wefaq maupun Waad memboikot Pemilu yang terjadi pada November 2014 yang dimenangkan oleh kandidat independen dan pro-pemerintah.
Serangan pada sektor publik pada tahun ini telah meningkat setelah otoritas menjatuhkan hukuman mati pada tiga orang yang terbukti melakukan pengeboman pada 2014. Bahrain menuduh Iran memicu kekerasan di kerajaan itu, meski Iran menolak.
Sebuah badan penasihat pemerintah meloloskan amandemen konstitusional pada Minggu yang mengizinkan para tersangka sipil yang menyerang pasukan keamanan disidang di pengadilan militer.
0 coment�rios:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.